A Secret Weapon For agus joko pramono
A Secret Weapon For agus joko pramono
Blog Article
Zaenur khawatir jika personel Capim dan Cadewas KPK yang didominasi unsur penegak hukum akan menimbulkan kesan lembaga antirasuah mudah disetir dan dikendalikan.
The newly sworn-in lawmakers at Home Fee III, overseeing authorized, human rights and stability affairs, will display screen the candidates and approve fifty percent of them afterwards this yr ahead of the tenure with the incumbent KPK commissioners comes to an close in December.
This "Cited by" count involves citations to the following content in Scholar. The ones marked * could possibly be different from your post in the profile.
Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan.
Your browser is from day, and will not be suitable with our Web page. An index of the most well-liked Internet browsers are available under.
"Kesamaannya banyak banget termasuk yang secara prinsip tentang daycare, tentang kerja dari mana saja get the job done from all over the place sehingga dengan demikian tidak perlu mentor khusus," sambung mantan Sekjen PDIP itu.
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
Sustainability administration accounting in acquiring sustainable growth targets: The purpose of performance auditing more info in the producing sector
Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.
Ketika ditanya apakah dia yakin dan percaya diri dengan jawaban yang disampaikannya di hadapan para penguji, Agus hanya merespons singkat. "
"Kemudian untuk substansi materi tentang debat yang untuk tanggal 6 saya juga sedikit-sedikit kan sudah mulai kami sosialisasikan, kami keluarkan," katanya.
“We also Participate in a task in the investigation process, repressive prosecution from the condition’s decline calculation, and the provision of pro testimony at trial.
Dewas KPK memutuskan Tanak tidak melanggar kode etik karena dua dari sembilan isi pesan singkat dari Tanak kepada Sihite dihapus dan tidak terungkap isi pesan tersebut selama di persidangan.
Alamsyah ikut bersuara saat terjadi polemik alih status pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan pada 2021. Ia meminta pimpinan KPK menunda pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena kemungkinan pelantikan itu didasarkan instrumen hukum yang cacat prosedur.